Jakarta, 3 Agustus 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-69, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction” pada Senin (3/8/2026) di Gedung Grha Makarti Bhakti Nagari Lantai 3, Jakarta Pusat.
Seminar nasional ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-69 LAN RI yang menjadi forum strategis untuk mempertemukan akademisi, aparatur sipil negara (ASN), peneliti, mahasiswa, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendiskusikan masa depan administrasi publik Indonesia di tengah era disrupsi. Melalui tema yang diusung, seminar ini menyoroti bagaimana administrasi publik harus mampu bertransformasi untuk menjawab tantangan global sekaligus mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Kegiatan dibuka dengan Welcoming Speech oleh Muhammad Taufiq, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa birokrasi Indonesia perlu terus bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Selanjutnya, Keynote Speech disampaikan oleh Sugeng Bahagijo, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar. Dalam paparannya, Sugeng Bahagijo menekankan pentingnya penguatan kebijakan pembangunan yang inklusif dan kolaboratif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurutnya, transformasi administrasi publik harus mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta memanfaatkan digitalisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pada sesi pertama, Prof. Dr. Eko Prasojo, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menyampaikan materi bertajuk “Peran Administrasi Negara dalam Merespons Isu Pengentasan Kemiskinan.” Beliau menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan pemerintahan yang terintegrasi melalui konsep Joined Government, Holistic Government, dan Whole of Government. Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak luas.
Selanjutnya, Prof. Dr. Agus Pramusinto, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, mengangkat tema “Administrasi Publik dalam Mengelola Ketidakpastian.” Menurutnya, administrasi publik saat ini tidak lagi sekadar mengelola organisasi pemerintahan melalui struktur, prosedur, dan kewenangan, tetapi harus mampu mengelola berbagai bentuk ketidakpastian yang lahir dari perkembangan Artificial Intelligence (AI), perubahan iklim, migrasi, pandemi, serangan siber, gig economy, hingga fenomena aging society. Ia menegaskan bahwa administrasi publik telah bergeser dari science of bureaucracy menjadi science of governing uncertainty, yaitu ilmu yang berorientasi pada kemampuan mengelola perubahan dan ketidakpastian secara adaptif.
Perspektif administrasi negara kontemporer disampaikan oleh Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA), melalui materi “Perspektif Administrasi Negara Kontemporer dalam Merespons Isu Global dan Agenda Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan.” Beliau memperkenalkan konsep PUMO (Polarized, Unthinkable, Metamorphic, Overheated) sebagai gambaran kondisi global yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, administrasi publik dituntut memiliki kapasitas adaptif untuk merespons perubahan yang cepat sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan secara efektif.
Sementara itu, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. R. Luki Karunia, M.A., menyampaikan materi “Pendidikan Tinggi Vokasi di Era Disrupsi, Pembelajaran Terapan, dan Pengentasan Kemiskinan.” Beliau menekankan bahwa perguruan tinggi vokasi memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan inklusi sosial menjadi kontribusi nyata pendidikan tinggi vokasi dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Septiana Dwiputrianti, Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung, yang mengarahkan jalannya seminar secara dinamis dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat pada sesi tanya jawab di akhir kegiatan, di mana peserta dari berbagai instansi, perguruan tinggi, dan kalangan profesional menyampaikan pertanyaan serta pandangan mengenai transformasi administrasi publik, implementasi kebijakan lintas sektor, hingga tantangan birokrasi dalam menghadapi era disrupsi.
Melalui seminar nasional yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Politeknik STIA LAN Jakarta, dan IAPA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengembangan ilmu administrasi publik, memperluas kolaborasi antara akademisi dan praktisi, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pemerintahan. Forum ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam mendorong birokrasi Indonesia yang semakin profesional, adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.
