Refleksi Seperempat Abad Desentralisasi, Politeknik STIA LAN Jakarta Dorong Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Jakarta – Dalam rangka memperkuat pemahaman dan memperluas wawasan mengenai perjalanan desentralisasi di Indonesia, Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional dan Bedah Buku bertajuk “Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia” dengan tema “Menakar Seperempat Abad Desentralisasi: Demokrasi Lokal, Tata Kelola Pemerintahan, dan Masa Depan Pembangunan Daerah”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026, bertempat di Gedung Corporation ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kegiatan ini menjadi forum akademik sekaligus ruang dialog strategis untuk merefleksikan perjalanan lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, desentralisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemerintahan, distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, serta dinamika demokrasi dan politik lokal.

Kegiatan seminar nasional di buka oleh Dr. Hidayaturahmi, MPA Ketua Jurusan Administrasi Publik. Dalam sambutannya ia menyambut baik terselenggaranya seminar nasional dan bedah buku ini sebagai ruang untuk bertukar pemikiran, berbagi pengalaman, sekaligus melakukan refleksi kritis terhadap perjalanan desentralisasi di Indonesia.

Tahun 2026 merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang dimulai sejak keluarnya UU otonomi daerah di tahun 1999.  Seperempat abad bukan waktu yang singkat. Selama periode tersebut, telah banyak berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, berkembangnya demokrasi lokal, hingga meningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Desentralisasi pada dasarnya membawa harapan besar, yaitu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan masyarakatnya”, tegas Dr. Hidayaturahmi.

Selanjutnya ia menjelaskan dari perspektif administrasi publik, persoalan desentralisasi juga menyangkut kemampuan institusi pemerintahan dalam mengelola kewenangan yang sesuai dengan prinisp-prinsip kepemerintahan yang baik.  Di sinilah kita melihat pentingnya hubungan antara demokrasi lokal, kapasitas birokrasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, kami memandang bahwa buku Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia yang akan kita diskusikan hari ini memiliki relevansi yang sangat kuat.

“Kami berharap kegiatan Seminar Nasional dan bedah buku ini tidak hanya menjadi forum untuk mendiskusikan gagasan dan temuan akademik,  Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan dapat mempertemukan perspektif akademisi, peneliti, dan praktisi untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan pelaksanaan desentralisasi di masa mendatang”, kata Dr. Hidayaturahmi.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki fokus pada bidang administrasi publik, Politeknik STIA LAN Jakarta memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan pemikiran kebijakan yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Seminar ini menghadirkan empat narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, politik lokal, penelitian, serta kebijakan otonomi daerah. Narasumber pertama adalah Testriono, M.A., Ph.D., selaku penulis buku Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia. Selanjutnya, Dr. Shanti Darmastuti, M.Si., yang juga merupakan penulis buku tersebut. Narasumber ketiga, Dr. Riris Katherina, S.Sos., M.Si., Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Jalannya seminar dan bedah buku dipandu oleh Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si., Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta, selaku moderator. Dalam perannya, moderator mengarahkan jalannya diskusi, menjembatani berbagai perspektif yang disampaikan para narasumber, serta mengelaborasi pokok-pokok pemikiran dalam buku dengan pengalaman dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Diskusi diarahkan untuk menggali berbagai persoalan mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi sekaligus mengidentifikasi peluang penguatan tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

Dalam pemaparannya, Testriono, M.A., Ph.D., mengulas berbagai pemikiran dan perspektif menyoroti perjalanan, dinamika, capaian, serta tantangan desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi pada awalnya diharapkan dapat memperkuat demokrasi, mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun, pelaksanaan desentralisasi selama lebih dari dua dekade menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, desentralisasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, mengembangkan kebijakan sesuai kebutuhan lokal, serta memperkuat demokrasi melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas pelayanan publik, lemahnya akuntabilitas, variasi kapasitas pemerintah daerah, dominasi pengendalian pemerintah pusat, dan kecenderungan resentralisasi fiskal.

Ia juga menambahkan bahwa otonomi daerah tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Keberhasilan desentralisasi membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, akuntabilitas yang kuat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dengan demikian, desentralisasi perlu terus dikembangkan bukan sekadar sebagai mekanisme pembagian kewenangan, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, responsif, transparan, akuntabel, inklusif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Sementara itu, Dr. Shanti Darmastuti, M.Si., mengulas berbagai temuan dan gagasan yang dituangkan dalam buku “Decentralization and the Rise of Sister-City Partnership in Indonesia”. Kerja sama sister city didasarkan pada perjanjian formal dan biasanya dibentuk oleh pejabat yang mewakili masing-masing daerah. Kerja sama antar pemerintah daerah dari berbagai negara merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 363) dalam kerangka desentralisasi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kerja sama sister city.

Lebih lanjut dijelaskan empat dimensi utama keberhasilan kerja sama

  1. Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan kerja sama sister city. Kerja sama harus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, bukan sekadar kegiatan seremonial.

  • Institutional Capacity (Kapasitas Kelembagaan)

Terdapat tiga faktor yang menentukan keberhasilan, yaitu dukungan administrasi, kapasitas pemerintah daerah, dan kepemimpinan.

  • Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif)

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam merancang dan melaksanakan program sister city.

  • Public Value (Nilai Publik)

Kerja sama sister city harus menghasilkan nilai publik yang nyata, seperti peningkatan pelayanan, transfer pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan keluaran administratif.

Narasumber berikutnya, Dr. Riris Katherina, S.Sos., M.Si., selaku Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, BRIN, menyampaikan beberapa isu demokrasi local antara lain Pemilihan local langsung dan kekalahan kandidat dinasti, Pemilihan kepala daerah di Papua, Kepemimpinan Perempuan (studi kasus Airin Rachmi Diany), Politik Uang dan High cost election, Pilkada dan Oligarki, Wacana sentralisasi Kembali (Pilkada lewat DPRD), Hubungan politik dengan kebijakan otonomi daerah: proliferasi atau amalgamasi?

Ia juga menyoroti buku ini belum memprediksi berapa idealnya jumlah daerah otonom di Indonesia, sementara isu proliferasi ini sebuah insentif bagi politisi. Namun, dengan percaya bahwa “Decentralization also provided the financial and administrative fuel for pemekaran”.→ perlu dipertimbangkan jika sebuah daerah secara finansial dan administratif bermasalah, dilakukan amalgamasi (Pasal 44 -47 UU 23/2014). Sejalan dengan itu pula, maka agar pemekaran sebuah daerah tidak dianggap sebagai pembesaran anggaran atau penambahan jabatan di sektor pemerintahan, perlu diperhitungkan potensi anggaran dan aparatur secara lebih ketat.

Terakhir ia mengkritisi sekalipun desentralisasi fiscal disebut-sebut sebagai penyebab buruknya implementasi desentralisasi (Cohen & Peterson, 1999) h.41, h.59, namun masih kurang dielaborasi dalam buku ini. Ketergantungan daerah yang sangat tinggi kepada pusat perlu dijawab secara jujur oleh Pusat.

Selanjutnya, Herman N. Suparman, selaku Direktur Eksekutif KPPOD, memberikan pandangan dari perspektif gambaran konseptual desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan Otonomi Daerah adalah Ruang bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri, dalam NKRI.

Lebih lanjut ia menjelaskan masalah hubungan pusat dan daerah, meliputi: desentralisasi Fiskal, desentralisasi Administrasi, desentralisasi Politik, dan desentralisasi Ekonomi. Ia mengakhiri pandangannya dengan menyampaikan beberapa hal:

  1. Kepastian hubungan Pusat dan Daerah, terutama pada kewenangan dan pembinaan-pengawasan.
  2. Merancang otonomi yang efektif dan akuntabel → Desentralisasi Asimetris (administrasi dan fiskal) perlu dipertimbangkan.
  3. Pembenahan tata kelola kebijakan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah:
  4. Berbasis kebutuhan daerah dan stakeholders→ Evidence-based Policy
  5. Insentif fiskal dan kemudahan berusaha yang tepat sasaran
  6. Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
  7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian multistakeholders di daerah
  8. Reformasi tata kelola lingkungan kebijakan:
  9. Sinergi perencanaan, penganggaran, kebijakan dan kelembagaan Pusat dan Daerah
  10. Money follow program→ fokus pada urusan/produk unggulan/prioritas daerah
  11. Integrasi sistemis multilayer governance → pengadaan (e-procurement) dalam kesatuan integral dengan perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting), perizinan (e-licensing), dan pembayaran (e-purchasing)

Seminar nasional dan bedah buku ini juga menjadi ruang pertukaran gagasan yang mempertemukan perspektif akademisi, peneliti, dan praktisi kebijakan pemerintahan daerah. Melalui diskusi, peserta memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai berbagai tantangan desentralisasi, mulai dari efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, penguatan demokrasi lokal, kualitas kepemimpinan daerah, hingga peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik.

Penyelenggaraan kegiatan ini mencerminkan komitmen Politeknik STIA LAN Jakarta dalam mendukung pengembangan ilmu administrasi publik serta mendorong lahirnya pemikiran kritis dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang administrasi publik, Politeknik STIA LAN Jakarta memiliki peran strategis dalam mempertemukan dunia akademik dengan kebutuhan dan tantangan praktis pemerintahan, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan.

Melalui refleksi seperempat abad desentralisasi, diharapkan muncul berbagai rekomendasi dan perspektif baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Tantangan ke depan bukan hanya bagaimana mempertahankan capaian otonomi daerah, tetapi juga memastikan bahwa desentralisasi mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, inovatif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, desentralisasi harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif serta berkeadilan. Melalui kegiatan seminar nasional dan bedah buku ini, Politeknik STIA LAN Jakarta berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkaya diskursus kebijakan publik dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin berkualitas di Indonesia.

Share this: