
Jakarta – Dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan sekaligus memperkuat kapasitas pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP) Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan seminar bertema “Kupas Tuntas Pajak UMKM: Pahami Aturannya, Dampingi Pelakunya” pada Rabu, 18 November 2026, bertempat di Ruang Serbaguna Lantai I. Sekitar 150 peserta hadir, terdiri atas mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika Politeknik STIA LAN Jakarta.
Kegiatan seminar dibuka secara resmi oleh Ketua Prodi ABSP, Muhammad Rizki, S.E., M.M., CRP. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar yang mengangkat isu strategis dan relevan dengan kebutuhan pengembangan UMKM. UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional, sehingga pelakunya membutuhkan pemahaman dan pendampingan agar dapat memenuhi kewajiban pajak dengan tepat.
“Melalui seminar ini, kami ingin membekali mahasiswa ABSP dengan pemahaman perpajakan UMKM yang aplikatif, sehingga mereka siap menjadi pendamping UMKM, baik melalui magang, penelitian terapan, maupun pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Prodi ABSP, Muhammad Rizki, S.E., M.M., CRP secara resmi membuka seminar sekaligus menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar yang mengangkat isu strategis dan relevan dengan kebutuhan pengembangan UMKM. UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional, sehingga pelakunya membutuhkan pemahaman dan pendampingan agar dapat memenuhi kewajiban pajak dengan tepat.
“Melalui seminar ini, kami ingin membekali mahasiswa ABSP dengan pemahaman perpajakan UMKM yang aplikatif, sehingga mereka siap menjadi pendamping UMKM, baik melalui magang, penelitian terapan, maupun pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Seminar ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Mona Forty Br Hutahaean, S.E., M.Tr.AP. Analis Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat. Ia juga menyampaikan cara pelaku UMKM memenuhi kewajiban pajak daerahnya.dan Tavip Aprilliani, S.E., M.M., Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Sedangkan Karnida Retta Ginting, S.E., M.M. bertindak sebagai moderator.
Pada sesi pertama, Mona Forty Br Hutahaean, S.E., M.Tr.AP. menjelaskan jenis pajak daerah yang berkaitan dengan UMKM, seperti pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman serta pajak reklame. Selain itu dijelaskan PBJT merupakan salah satu jenis pajak daerah yang perlu dipahami oleh pelaku usaha, khususnya UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta sektor jasa tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan PBJT diarahkan pada pengenalan objek pajak, pihak yang menjadi subjek dan wajib pajak, mekanisme pemungutan, serta kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perpajakan daerah. Pemahaman ini menjadi penting agar pelaku UMKM dapat membedakan kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab usahanya dengan pajak yang dipungut dari konsumen untuk disetorkan kepada pemerintah daerah. Melalui pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara tertib administrasi, memahami ketentuan perpajakan daerah, serta menghindari kesalahan dalam pemungutan dan pelaporan pajak.
Selain itu, Mona juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan sebagai langkah awal membangun kesadaran dan kepatuhan pajak. Dengan memahami aturan secara benar, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi memandang pajak sebagai beban semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha secara legal dan profesional.
Selanjutnya narasumber kedua, Tavip Aprilliani, S.E., M.M. mengupas secara komprehensif mengenai ketentuan pajak pusat bagi UMKM, khususnya terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan beberapa jenis pajak yang relevan bagi kegiatan usaha UMKM, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan difokuskan pada pemahaman mengenai kewajiban Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM, termasuk ketentuan pengenaan PPh berdasarkan peredaran bruto atau omzet usaha, fasilitas tarif PPh final bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, serta batasan omzet dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas sesuai regulasi perpajakan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pencatatan atau pembukuan keuangan, menghitung kewajiban pajak, serta memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.
Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap pajak pusat perlu disertai dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Pencatatan transaksi yang tertib dan pengelolaan administrasi keuangan yang baik akan membantu pelaku usaha mengetahui perkembangan bisnis sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewajiban kepada negara, tetapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola usaha yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Melalui pemaparan tersebut, peserta diharapkan dapat memahami perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah, termasuk PBJT yang telah dibahas pada sesi sebelumnya, sehingga memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai sistem perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan UMKM.
Sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Karnida Retta Ginting, S.E., M.M. menjadi ruang interaksi dan pertukaran pengetahuan antara narasumber dan peserta. Melalui diskusi tersebut, peserta memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman, menyampaikan pertanyaan, serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Seminar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi perpajakan, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengembangan dan pendampingan UMKM. Pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan menjadi salah satu fondasi penting bagi terciptanya UMKM yang tertib administrasi, taat pajak, profesional, dan berdaya saing.
Melalui kegiatan ini, Politeknik STIA LAN Jakarta terus mendorong penguatan kompetensi dan wawasan peserta agar mampu menjadi bagian dari ekosistem pendampingan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebab, memahami aturan pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan juga menjadi langkah penting dalam membangun usaha yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.



