Terdapat banyak patologi birokrasi dan kesalahan struktur sistem pemerintahan di Indonesia. Perlahan demi perlahan, masing-masing komponen yang menyisakan potensi bad governance harus diperbaiki agar menjadi kesatuan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, salah satunya melalui intervensi digital governansi.
Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam kegiatan Bedah Buku berjudul ”Buku Putih Pemerintahan Indonesia, Menjawab Tantangan Demokrasi dan Pemerintahan di Era Globalisasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, yang diselenggarakan di Politeknik STIA LAN Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023, dengan pemateri Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. (Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia), Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., M.Si. (Pengamat Politik Ekonomi Indonesia), Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. (Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta), dan Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., (Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia). Bertindak sebagai moderator kegiatan ini adalah Ratri Istania, Ph.D., Ketua Prodi Sarjana Terapan APN Politeknik STIA LAN Jakarta.
Hadir sebagai Keynote Speaker pada kegiatan acara bedah buku ini yaitu Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)/Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan ini, MIPI menyerahkan 100 (seratus) buku yang menjadi pembahasan bedah buku ini kepada perpustakaan LAN dan perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta. Bahtiar mengatakan buku ini menjadi salah satu referensi pemerintahan Indonesia yang membahas tentang Pemerintahan, pemerintahan daerah, politik pemerintahan dan administrasi daerah, hukum dan etika pemerintahan, kesejahteraan sosial dan batas negara dan hubungan luar negeri.
Para narasumber sepakat bahwa Indonesia membutuhkan revitalisasi dan reformasi pendidikan, sebagai gerbang awal untuk memperbaiki pemerintahan Indonesia. Dalam bedah buku ini juga terungkap bahwa desentralisasi dan dekonsentrasi menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk mengikuti desentralisasi yang benar agar tidak terjadi paradoks.
Esensi dalam Buku Putih Pemerintahan Indonesia adalah pentingnya pemerintahan yang dibangun berdasarkan konstitusi, dijalankan berdasarkan konstitusi, dan dinilai berdasarkan konstitusi. Sehingga, apabila terjadi bias dan penyimpangan maka mesti dikembalikan kepada ke jalan yang benar berdasarkan konstitusi pula.
Seluruh peserta mengikuti kegiatan bedah buku dengan sangat antusias, melalui pertanyaan via luring maupun daring. Peserta yang bertanya dan peserta hadir yang beruntung mendapatkan doorprize berupa Buku Putih Pemerintahan Indonesia.
