Jakarta, 10 Juni 2026 – Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 yang diselenggarakan pada 10 Juni 2026 mengangkat tema “Governing for All: Integrity, Transparency, Inclusiveness, and Poverty Eradication Amidst Global Turbulence.” Konferensi internasional ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN), akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Konferensi internasional ini dilaksanakan secara blended baik secara luring yang bertempat di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui media Youtube PoliteknikSTIALANJakarta dan Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan. Integritas dan transparansi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Sementara itu, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Choirul Muluk, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sesi pertama disampaikan oleh Prof. Thomas Pepinsky (Cornell University, USA) dengan materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics.” Ia menjelaskan bahwa akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Akademisi memiliki peran sebagai warga negara yang aktif dalam mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan. Selain menghasilkan publikasi ilmiah, mereka juga perlu berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat dan memberikan masukan berbasis bukti ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan. Integrasi antara scholarship, citizenship, service, dan politics dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.
Materi berikutnya disampaikan oleh Prof. Fernanda Natasha B.C. (University of Brasilia) dengan topik “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces.” Ia membahas efektivitas institusi partisipatif dalam memperkuat demokrasi melalui hubungan antara negara dan masyarakat. Berbagai mekanisme partisipasi seperti forum konsultasi publik, dewan masyarakat, dan participatory budgeting dinilai dapat memperluas keterlibatan warga dalam proses kebijakan. Namun, partisipasi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Untuk menjadi demokratis, institusi partisipatif harus menjamin representasi yang luas, inklusivitas, pengaruh nyata terhadap kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat. Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa forum partisipatif dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, keterbatasan representasi, dan dinamika politik yang berubah-ubah.
Selanjutnya, Prof. Lucy Taksa (Deakin Business School, Australia) memaparkan perkembangan konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). Menurutnya, DEI berkembang dari upaya mengatasi diskriminasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Diversity berkaitan dengan keberagaman individu, equity menekankan keadilan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, sedangkan inclusion berfokus pada terciptanya lingkungan yang menerima dan menghargai semua orang. Meskipun banyak negara telah menerapkan kebijakan DEI, berbagai bentuk ketimpangan masih terjadi, terutama terhadap perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok migran, dan minoritas lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan DEI tidak cukup diukur dari kebijakan formal, tetapi juga dari perubahan budaya organisasi dan praktik sehari-hari yang mendukung kesetaraan. Lingkungan yang beragam dan inklusif terbukti mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.
Pembicara berikutnya, Fannie Wu (Deakin Business School, Australia), membahas “An Intersectionally and Non-Binary Lens to Understanding Inequality.” Ia menjelaskan bahwa ketimpangan sosial harus dipahami melalui perspektif interseksionalitas, yaitu pengakuan bahwa pengalaman individu dipengaruhi oleh berbagai identitas yang saling beririsan seperti gender, etnis, kelas sosial, usia, agama, dan disabilitas. Selain itu, pendekatan non-biner mengkritik klasifikasi identitas yang terlalu sederhana dan mengakui keragaman pengalaman manusia yang lebih kompleks. Perspektif ini menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada satu kategori sering kali gagal menjangkau kelompok yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus lebih inklusif, sensitif terhadap keberagaman, dan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat agar upaya pengurangan ketimpangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Dari Timor-Leste, A. Letencio de Deus mempresentasikan materi “Imperative Character Development in Public Administration of Timor-Leste: Strategic Reasons and Institutional Mechanisms.” Ia menekankan bahwa keberhasilan administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kompetensi teknis, tetapi juga oleh karakter aparatur negara. Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menjadi faktor utama dalam membangun birokrasi yang efektif dan dipercaya masyarakat. Pengembangan karakter aparatur perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, program kepemimpinan, kode etik, serta sistem pengawasan yang mendukung budaya organisasi yang berintegritas. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus mencakup perubahan budaya dan perilaku aparatur, bukan hanya perbaikan struktur dan prosedur organisasi.
Dalam penyelenggaraan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 ditetapkan sebagai the best presenter offline, best presenter online, best moderator, dan best partner serta best paper sebagai berikut :
Best Presenter Offline:
- Jojor Onom (The University of Sumatera Utara)
- Jeron Joseph (Asia School of Business)
- Dede Kosasih, Sulisnia Defan Amatullah, Wardatul Fauziah (Politeknik STIA LAN Jakarta)
- Muhammad Yoga Prabowo; Amin Firdaus (Politeknik Keuangan Negara STAN)
- Dzakiyatunnada (Politeknik STIA LAN Jakarta)
Best Presenter Online:
- Azaria Eda Pradana (Universitas Diponegoro)
- Fitriana Khairunnisa (Politeknik STIA LAN Jakarta/Badan Standardisasi Nasional)
- Rachelia Eni Putri (Politeknik STIA LAN Jakarta)
- Irfan Amidar (Politeknik STIA LAN Jakarta)
- Putri Anisah Fitriani
Best Moderator :
- Tutik Rachmawati
- Nana Yuliana
- Wahyu Pramudita
Best Partner :
Universitas Diponegoro
Best Paper :
- The paradox of Digital Transparency in Government Science Communication (Yutainten, National Research and Innovation Agency)
- Deliberative Planning in Indonesia: Is it Effective to Implement (Nabil El Fikri, R. slamet Santoso, Muhammad Faried Wajdy – UNDIP)
- From Marine Natural Capital Valuation to Fiscal Integrity: A Governance Design for Blue Natural Capital Value at Risk in Indonesia (Fahdrian Kemala, Romadhaniah, Roswita Berliana Siregar, Sari Melani, Helmi Satria Fahmi, Kurnia Fitra Utama
Secara keseluruhan, seminar ICoGPASS 2026 menegaskan bahwa tantangan global saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Integritas, transparansi, partisipasi, keberagaman, dan penguatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan baru serta membangun jejaring kerja sama internasional yang dapat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan dan mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai negara.
