Denpasar, 31 Juli 2025 — Pusat Studi Kepemimpinan, Anti Korupsi dan Governansi Politeknik STIA LAN Jakarta kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Diseminasi Progres Penelitian bertajuk “Tata Kelola Administrasi Pertanahan dan Real Estate di Provinsi Bali” dengan sesi kedua yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan bagian lanjutan dari Penelitian internasional yang terpilih sebagai salah satu dari 8 proyek global di bawah Governance & INtegrity Anti Corruption Evidence (GI ACE) yang didanai oleh Pusat Studi Korupsi, Universitas Sussex, Inggris.
FGD sesi ini menghadirkan kelompok narasumber berbeda dari sesi pertama.
Dipimpin oleh Dr. Mala Sondang Silitonga, Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta, tim peneliti memaparkan berbagai temuan awal dari penelitian yang mendalami dinamika transaksi pertanahan dan potensi penyalahgunaan properti sebagai sarana pencucian uang di kawasan strategis khususnya Bali. Penelitian ini mengangkat tiga perspektif utama: sudut pandang pelaku bisnis/WNA sebagai pembeli, masyarakat lokal sebagai penjual, serta tanah sebagai objek yang bernilai tinggi dan sarat dimensi sosial, hukum, dan ekonomi.
FGD ini secara khusus menyoroti peran vital PPAT sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas tata kelola pertanahan. Dengan dihadiri lebih dari 50 PPAT Ahli Pertama dan Ahli Muda, serta jajaran pengurus dan anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) se-Provinsi Bali, diskusi berlangsung intensif membahas bagaimana penerapan prinsip good governance dalam praktik PPAT menjadi kunci penting untuk menciptakan sistem pertanahan yang aman, legal, dan melindungi hak semua pihak.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, A. Ptnh, M.H., yang menyampaikan komitmen BPN untuk terus meningkatkan pengawasan dan sinergi dengan PPAT dalam mencegah praktik pencucian uang, penyelundupan hukum melalui skema nominee, dan penyalahgunaan surat kuasa mutlak oleh WNA. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan akta menjadi kunci perlindungan terhadap masyarakat lokal maupun investor yang beritikad baik.
Turut hadir Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, I Made Sumadra, serta seluruh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, yang memberikan pandangan mengenai praktik lapangan dan kendala administratif yang kerap muncul dalam proses pendaftaran dan alih hak tanah.
Diskusi juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam dari PPAT terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Bali, serta kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), dan identifikasi beneficial ownership sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ).
Melalui kegiatan ini, Politeknik STIA LAN Jakarta menekankan pentingnya kolaborasi untuk merumuskan strategi kebijakan dan praktik terbaik yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor properti dan perlindungan terhadap kedaulatan lahan milik masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyusunan rekomendasi kebijakan pertanahan dan regulasi profesi PPAT yang adaptif terhadap dinamika global namun tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan lokal.
