Webinar Program Studi APN Politeknik STIA LAN Jakarta
Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan Webinar Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta dengan tema Pelayanan Publik Pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama Narasumber Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, yang diwakili oleh Akik Dwi Suharto Auditor Kemenpan RB. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang diwakili oleh Wadir 1 Bidang Akademik Dr. Mala Sondang S, MA., yang diselenggarakan secara daring via Zoom, Rabu 22 September 2021.
Pada paparannya Akik Dwi Suharto menyampaikan, Pandemi Covid 19 merupakan kejadian yang luar biasa yang belum ditemukan obat penawarnya, sehingga orang yang terinfeksi hanya mengandalkan daya tahan tubuh (imunitas).
Berdasarkan surat edaran Menteri PAN RB Nomor 58 Tahun 2020, pemberlakuan fleksible working arragement dengan pertimbangan jenis pekerjaan pegawai, track record kepegawaian dan riwayat kesehatan pegawai. Dukungan SDM meliputi penilaian kinerja, pemantauan, pengawasan, serta disiplin pegawai. Dukungan infrastruktur meliputi penerapan Teknologi Informasi, dukungan sarana-prasarana, serta penyesuaian lingkungan kerja.
Strategi Pelayanan Publik di Masa Pandemi pada prinsipnya pelayanan publik berkualitas dengan Responsivitas pelayanan, kepastian pelayanan, Kejelasan informasi pelayanan.
Selanjutnya Praktik Pelayanan Publik di Masa PPKM adalah Pelayanan Online, Kolaborasi marketplace, Delivery Service, layanan Drive thru.
Pada pendataan penyelenggaraan pelayanan publik tatanan normal baru dilingkup pemerintah daerah terungkap bahwa penerapan WFH melalui sistem daring terkendala jaringan internet di daerah, kompetensi SDM, serta banyaknya masyarakat yang Belum melek internet dan belum dilakukan nya perubahan atas standar pelayanan terutama alur mekanismenya.
Pemerintah harus senantiasa membangun budaya pemerintahan yang inovatif, adaptif dan dinamis terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Adaptasi kebiasaan baru merupakan momentum bagi pemerintah untuk melakukan transformasi dan percepatan untuk modernisasi pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus senantiasa diarahkan kepada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, pungkas Akik Dwi Suharto.
