Cibinong, 28 Maret 2024 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan informasi geospasial dalam pembuatan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), Lembaga Administrasi Negara melakukan kunjungan ke Badan Informasi Geospasial (BIG) pada hari ini.
Kunjungan ini dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, Dr. Ir. RA Belinda Arunarwati Margono, MSc, yang menyambut baik kehadiran delegasi dari Lembaga Administrasi Negara. Dalam sambutannya, Dr. Belinda menegaskan komitmen BIG dalam meningkatkan literasi informasi geospasial di kalangan para pemangku kepentingan, termasuk aparatur sipil negara, untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
Dalam kesempatan ini, delegasi Lembaga Administrasi Negara dipimpin oleh Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Dra. Reni Suzana, MPPM. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang potensi dan kegunaan data geospasial dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan kebijakan ASN.
“Dalam era digitalisasi yang semakin maju, pemanfaatan data geospasial menjadi semakin penting dalam proses pengambilan kebijakan. Kami berharap kunjungan ini dapat memperkaya wawasan kami dalam memanfaatkan informasi geospasial untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdaya saing,” ujar Dra. Reni Suzana, MPPM dalam kesempatan tersebut.
Selama kunjungan, delegasi Lembaga Administrasi Negara diberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aplikasi dan teknologi yang dikembangkan oleh BIG dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data geospasial. Mereka juga diperkenalkan dengan berbagai produk dan layanan yang tersedia, serta prospek kerja sama antara kedua lembaga untuk meningkatkan literasi geospasial di kalangan ASN, khususnya di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dalam kaitannya dengan penguatan Pusat Data Informasi, data-data alumni kediklatan, maupun data pendaftaran calon mahasiswa baru dan alumni Politeknik STIA LAN Jakarta serta di bidang lainnya di lingkungan LAN. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih erat antara Badan Informasi Geospasial dan Lembaga Administrasi Negara dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan informasi geospasial di tingkat pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih terarah berdasarkan kebutuhan dan data yang valid sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat.
