Bandung, 11 Maret 2026 – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah kedinasan serta penguatan sumber daya manusia aparatur negara, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Politeknik STIA LAN Bandung yang berada di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Komisi II DPR RI dalam memastikan tata kelola pendidikan kedinasan berjalan secara optimal serta mampu menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi II DPR RI terhadap penguatan ekosistem pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa LAN memiliki mandat strategis dalam membangun kapasitas aparatur negara melalui sistem pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika administrasi publik modern.
Selanjutnya, Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan kedinasan, kementerian, dan lembaga negara dalam mencetak ASN yang kompeten serta mampu menjawab tantangan transformasi birokrasi.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, yang dalam arahannya menekankan pentingnya pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan sekolah kedinasan agar tetap selaras dengan kebutuhan reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas aparatur negara.
Pada sesi paparan, Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Nur Afandi, menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi administrasi publik serta kontribusinya dalam penguatan kapasitas SDM aparatur negara. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Politeknik STIA LAN Bandung mengembangkan model pendidikan vokasi yang menekankan pada penguasaan kompetensi praktis administrasi pemerintahan, analisis kebijakan publik, serta penguatan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pendekatan pendidikan vokasi yang diterapkan di lingkungan Politeknik STIA LAN bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kesiapan kerja tinggi dan mampu berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai instansi.
Menanggapi paparan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan kedinasan perlu terus diarahkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga mampu memberikan dampak yang luas bagi penguatan kapasitas aparatur negara. Menurutnya, lembaga pendidikan kedinasan harus mampu mencetak ahli-ahli di bidang pemerintahan yang memiliki kompetensi profesional serta memahami praktik administrasi publik secara komprehensif.
Ia juga menekankan bahwa penguatan sistem pendidikan kedinasan perlu dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL). Dalam hal ini, Politeknik STIA LAN diharapkan dapat berperan sebagai salah satu institusi yang mengembangkan model sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, yang selanjutnya dapat menjadi rujukan dan diterapkan secara lebih luas di lingkungan PTKL lainnya.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi forum diskusi strategis antara DPR, kementerian, lembaga, serta institusi pendidikan kedinasan dalam memperkuat peran pendidikan vokasi dalam pembangunan kapasitas aparatur negara. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar penguatan kebijakan dalam pengelolaan sekolah kedinasan di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara lembaga legislatif, kementerian, dan lembaga pendidikan kedinasan semakin kuat dalam mendorong terwujudnya birokrasi Indonesia yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
