Jakarta, Indonesia—Korps Pegawai Republik Indonesia memperingati hari ulang tahunnya yang ke-53 dengan mengadakan seminar bertajuk “KORPRI, Wujudkan ASN Unggul untuk Indonesia Maju” pada Kamis, 21 November 2024 di Auditorium Kemendikbudristek. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini disiarkan langsung melalui kanal youtube KORPRI, dan juga melalui live streaming zoom meeting. Pembawa acara membuka kegiatan dengan menyapa seluruh hadirin, para undangan, narasumber, serta audiens lainnya dengan slogan “Unggul untuk Indonesia Maju”. Seminar KORPRI hari ini dihadiri oleh para undangan diantaranya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widyantini, MPM., yang diminta menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Ibu Ir. Suharti, Ph.D., yang juga bertindak selaku Ketua Panitia HUT ke-53 KORPRI, Deputi Sekretariat Negara, Bapak Yuliarsono, Bapak Yuki Ruchimat dari BNN, turut hadir juga Bapak Umar Aris dari Kementerian Perhubungan.
Adapun narasumber yang diundang untuk memberikan insight pada seminar nasional ini adalah Dr. Ir. Noor Sidharta, MBA., yang merupakan Ketua Departemen Pembinaan KORPRI Kementerian/Lembaga DPKN, beliau diminta menyampaikan materi “Urgensi Penguatan Kelembagaan dan Peran KORPRI”. Narasumber kedua adalah Datuk Dr. Adnan Mat (Presiden CUEPACS – Kongres Kesatuan Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam, Malaysia) yang membawakan materi “The Role of CUEPACS in Strenghtening National Unity and Professionalism of Civil Servants in Malaysia”. Selanjutnya adalah Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang memberikan materi “Strategi Mewujudkan ASN Unggul”. Penyampaian materi berikutnya dari Miklos Sunario, seorang CEO & Co-founder Edu Beyond yang menjelaskan “Tren Pemanfaatan AI dalam Layanan Publik dan Tuntutan Peningkatan Literasi Digital bagi ASN”. Terakhir, ada Bapak Dr. Suyoto Ngartep Mustajab, Wakil Ketua Yayasan UID (United in Diversity), juga dikenal sebagai mantan Bupati Bojonegoro, memaparkan materi “Membangun Kapasitas Generative Leadership untuk ASN Masa Depan”. Kelima narasumber tersebut diberikan waktu selama 15-20 menit untuk menjelaskan paparan materinya masing-masing.
Melalui keynote speechnya, Ibu Menteri PAN-RB menjabarkan 7 agenda transformasi ASN yaitu transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, dan yang terakhir adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Sebagai Penasihat Harian KORPRI, Rini Widyantini mengaku akan terus berdampingan dengan KORPRI untuk menjawab tantangan di era disrupsi ini.
Prof. Dr. Nurliah Nurdin memfokuskan perhatian pada Tantangan KORPRI untuk Kesejahteraan dan Penegakan Hukum terhadap Politisasi ASN. Paparannya dimulai dari problematika ASN yaitu, kualitas SDM kurang kompeten dilihat dari data BKN 40% ASN di Indonesia belum memiliki kompetensi sesuai tugas dan jabatan. Birokrasi lambat (tidak efisien) yang dibuktikan dengan proses izin usaha di Indonesia bisa sampai 10 hari lebih lama dibanding Malaysia dan Singapura (OECD, 2022). Politisasi birokrasi dimana 25% ASN terlibat politik praktis (KASN, 2023). Hal ini menunjukkan ASN melakukan penyalahgunaan wewenang mendukung calon politik. Problematika keempat adalah korupsi dalam birokrasi, menurut data dari KPK, lebih dari 30% kasus korupsi di Indonesia melibatkan ASN, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik dan perizinan. Peran ASN dalam pembangunan nasional di Indonesia berada di garis depan implementasi kebijakan publik, memastikan penyediaan layanan penting dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Namun masalah sistemik menghambat kinerja dan efektivitas mereka.
Lebih lanjut dalam paparannya, Prof. Dr. Nurliah Nurdin memberikan analisis komparatif dengan negara tetangga ASEAN, dimana indeks kepuasan dan kinerja ASN Indonesia tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia. Singapura memimpin dengan indeks kepuasan sebesar 90% dan berada di peringkat ke-5 secara global dalam CPI (Corruption Perception Index), sementara Indonesia menduduki posisi ke-104 dari 180 negara. Negara di Asia Tenggara yang juga diketahui memiliki fungsi dan tugas Organisasi ASN serupa KORPRI adalah Singapura (Public Service Division), Malaysia (Jabatan Perkhidmatan Awam), Thailand (Civil Service Commission), Filipina (Public Service Commission), dan Vietnam (Aparatur Negara). Keberhasilan negara-negara tersebut dalam merancang program kesejahteraan ASN seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan pelatihan karir yang berkelanjutan dinilai lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Pada perbandingan kesejahteraan ASN di negara Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi ke-6 dengan rata-rata gaji Rp 7.000.000 perbulan, tertinggal oleh Singapura yang menduduki posisi pertama dengan rata-rata gaji SGD 4.800 atau setara Rp 57.000.000 perbulan, disusul Brunei Darusalam dengan rata-rata gaji BND 1.141 atau setara Rp 13.500.000 perbulan.
Untuk itu, Prof. Dr. Nurliah Nurdin menekankan peran dan fokus strategi KORPRI dibutuhkan dalam mengadvokasi kesejahteraan ASN, memastikan netralitas, dan mempromosikan pengembangan profesional. Rekomendasi utamanya meliputi: memperkuat program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, menggagas paket kesejahteraan yang lebih baik termasuk gaji dan tunjangan yang kompetitif, serta melaksanakan pengawasan dan sanksi yang ketat untuk mengekang campur tangan politik dan korupsi. Di akhir penjelasannya, Prof. Nurliah Nurdin menggarisbawahi perlunya reformasi ASN di Indonesia dengan meningkatkan keterampilan, memastikan netralitas, dan meningkatkan kesejahteraan. KORPRI dipercaya dapat meningkatkan kinerja ASN, menjadikannya kekuatan pendorong bagi kemajuan Indonesia. Pemaparan ditutup dengan ajakan untuk membangun sinergitas antara KORPRI, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan guna mewujudkan birokrasi yang tangguh, beretika, dan berdaya saing. Seminar berlangsung interaktif, audiens yang hadir secara luring maupun daring aktif memberikan pertanyaan setelah seluruh narasumber menampilkan materinya masing-masing. Mengutip kalimat sambutan dari Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Ir. Suharti, Ph.D mengatakan harapannya agar peserta dapat memetik ilmu dari kegiatan ini sehingga momentum seminar HUT ke-53 KORPRI diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi dan berbagi wawasan, tetapi juga mampu mendorong implementasi nyata untuk memperkuat korps/organisasi, meningkatkan kompetensi, menjaga netralitas, dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa. Melalui kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya, diharapkan lahir inovasi dan langkah konkret untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
