Jakarta, 9 Januari 2026 – Politeknik STIA LAN Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Building Public Leadership” yang membahas “The Urgency of Establishing a School of Public Policy in Indonesia” dengan menghadirkan Prof. Thomas Pepinsky dari Universitas Cornell, Amerika Serikat dipandu Moderator Ratri Istania, Ph.D. Secretary of the Department of Public Administration, NIPA School of Administration Jakarta Inaugural Fellow, Cornell School of Public Policy. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. sebagai bentuk komitmen institusi dalam mendorong penguatan kapasitas kepemimpinan publik pada Jumat (9/1) bertempat di R Serbaguna Politeknik STIA LAN Jakarta.
Dalam sambutannya, Prof. Nurliah menjelaskan saat kita memasuki tahun 2026, Indonesia dan bahkan dunia berada di persimpangan jalan yang menentukan. Kita hidup di era di mana kemerdekaan formal tidak lagi menjamin kedaulatan yang sebenarnya, di mana lembaga-lembaga publik semakin berisiko melayani kepentingan elit daripada kepentingan umum, dan di mana bahasa kemanusiaan seringkali direduksi menjadi retorika diplomatik, bahkan ketika kekerasan, pendudukan, dan genosida terjadi di depan mata kita, disiarkan setiap hari namun tidak ditindaklanjuti secara memadai.
“Ini bukan sekadar krisis politik. Ini adalah krisis administrasi publik dan kebijakan publik. Secara global, bukti menunjukkan bahwa ketika kepemimpinan lemah atau dikuasai, administrasi publik menjadi instrumen konsolidasi elit daripada pelayanan public,” ujarnya.
Prof. Nurliah menambahkan secara global, bukti menunjukkan bahwa ketika kepemimpinan lemah atau dikuasai, administrasi publik menjadi instrumen konsolidasi elit daripada pelayanan publik. Menurut Oxfam, 1% orang terkaya mengendalikan hampir setengah dari kekayaan global, sementara sistem publik; pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, tetap kekurangan dana atau salah arah di banyak negara. Bank Dunia memperingatkan bahwa penguasaan kebijakan dan kemampuan birokrasi yang lemah merupakan salah satu prediktor terkuat dari ketidaksetaraan yang terus-menerus dan erosi demokrasi.
Lebih lanjut Prof. Nurliah menyoroti Sekolah Kebijakan Publik tidak boleh hanya berfungsi sebagai ruang debat untuk keadilan sosial, atau sebagai pabrik makalah kebijakan yang berakhir di rak-rak perpustakaan. Keadilan sosial yang hanya ada dalam publikasi itu rapuh. Yang dibutuhkan Indonesia—dan dunia—secara mendesak adalah kepemimpinan publik yang lahir dari pendidikan kebijakan dan terbukti dalam tindakan.
“Kepemimpinan publik tidak muncul secara otomatis dari birokrasi. Hal ini dibangun melalui pelatihan kebijakan yang ketat, pembentukan etika, dan paparan terhadap dinamika kekuasaan yang nyata, di mana keputusan memiliki konsekuensi bagi hutan, sungai, garis pantai, dan kehidupan manusia. Tanpa ini, administrasi publik berisiko menjadi prosedural, diam, atau lebih buruk lagi, terlibat,” tegasnya.
Lembaga Administrasi Publik Nasional (NIPA) telah lama menjadi tulang punggung pengembangan layanan sipil Indonesia. Di Sekolah Administrasi NIPA Jakarta, kami bangga memperkuat profesionalisme, integritas, dan kompetensi administrasi. Namun kami juga menyadari sebuah kenyataan pahit: Tata kelola modern membutuhkan lebih dari sekadar administrator yang baik, tetapi juga arsitek kebijakan strategis.
Di seluruh dunia, banyak negara telah menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan Sekolah Kebijakan Publik, lembaga yang dirancang bukan untuk menggantikan administrasi publik, tetapi untuk melengkapinya, menjembatani teori dan praktik, data dan penilaian, kepentingan nasional dan tanggung jawab global.
Sementera itu Prof. Thomas Pepinsky, Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy dari Cornell University, sebagai pembicara utama menyampaikan bahwa Indonesia tengah berada pada fase krusial pembangunan yang membutuhkan kebijakan publik berkualitas tinggi dan kepemimpinan sektor publik yang visioner. Menurutnya, kompleksitas persoalan publik saat ini—mulai dari ketimpangan ekonomi, desentralisasi pemerintahan, dinamika politik elektoral, hingga tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital—menuntut kapasitas analisis kebijakan yang kuat dan berbasis riset.
“Banyak negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik berinvestasi besar pada pendidikan kebijakan publik. School of Public Policy bukan sekadar institusi akademik, tetapi pusat pengembangan kepemimpinan, analisis kebijakan, dan etika publik,” ujar Prof. Pepinsky.
Ia menambahkan bahwa sekolah kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik pemerintahan. Melalui pendekatan multidisipliner, lembaga ini dapat membekali calon pemimpin publik dengan kemampuan analisis data, perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta keterampilan komunikasi dan negosiasi politik.
Prof. Pepinsky juga menyoroti pentingnya konteks lokal dalam pengembangan kebijakan publik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi yang besar dan beragam, Indonesia membutuhkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan analis kebijakan dan pemimpin publik yang memahami dinamika sosial, budaya, dan politik di tingkat nasional maupun daerah. “Kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap masyarakat yang dilayani,” tegasnya.
Diskusi ini turut membahas kondisi birokrasi dan kepemimpinan publik di Indonesia yang masih menghadapi tantangan kapasitas dan koordinasi lintas sektor. Tanpa sumber daya manusia yang terlatih secara khusus di bidang kebijakan publik, berbagai program pembangunan berisiko tidak berjalan efektif atau berkelanjutan. Oleh karena itu, pendirian School of Public Policy dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem kepemimpinan publik. School of Public Policy diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga wadah riset kebijakan, advokasi berbasis data, serta ruang dialog antara pembuat kebijakan dan publik.
Diskusi publik Building Public Leadership diikuti oleh kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi kebijakan, serta pemerhati isu pemerintahan. Para peserta berdiskusi terkait dengan Strategi yang diterapkan oleh Sekolah-Sekolah Ivy League (Universitas Cornell) di tengah Pemerintahan Trump? Pelajaran yang dapat dipetik untuk STIA LAN?, meningkatkan profesionalisme kebijakan dalam kepemimpinan layanan sipil dan sektor public, Dengan cara apa Sekolah Kebijakan Publik dapat memperkuat kepemimpinan, tata kelola etis, dan pemikiran strategis di antara pejabat public, nilai strategis apa yang benar-benar akan membedakan Sekolah Kebijakan Publik yang diusulkan dari program-program yang sudah ada, dalam hal misi, pendekatan pendidikan, dan kontribusi konkret untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik nasional?, bagaimana cara menyinergikan berbagai aliran kebijakan publik di Indonesia dengan lingkungan global Sekolah Kebijakan Publik? dan pertanyaan lainnya.
Melalui diskusi ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif dan langkah konkret untuk mendorong pendirian serta penguatan School of Public Policy di Indonesia sebagai fondasi dalam mencetak pemimpin publik yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
