Realisasi SDGs Desa ditopang oleh kiprah BUMDes sebagai mesin penggerak ekonomi desa. BUMDes mampu mewujudkan desa mandiri yang berkarakter nusantara. Peran penggerak swadaya masyarakat tentu krusial. Dibutuhkan sinergi kemitraan yang bersifat “quadruple helix” pada tingkat desa, yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa PDTT dan pemerintah desa, institusi pendidikan tinggi, sektor industri yang juga diwakili oleh BUMDes serta helix keempat mencakup media dan para penggerak swadaya masyarakat.
Hal tersebut sebagaimana disimpulkan dari paparan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Desa Tertinggal pada kegiatan Public Lecture Series Politeknik STIA LAN Jakarta berjudul “SDGs Desa Outlook 2022: Prospek BUMDes dalam Menghidupkan Perekonomian Desa”, pada hari Selasa, 22 Februari 2022, pukul 19.00 W.I.B. s.d selesai.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara (KKIAN) LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA., mengatakan bahwa sustainable development telah lama menggeser paradigma pembangunan yang sentralistik pada orientasi pertumbuhan ekonomi. Konsep ini diinisiasi pada tahun 2015 dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2017, sustainable development goals (SDGs) telah menjadi haluan baru pembangunan nasional. SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator pembangunan yang mengusung empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola yang didasarkan pada kemitraan serta prinsip inklusivitas, yaitu “no one left behind”.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd., mengatakan bahwa dasar pemikiran munculnya Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat dll. Selain itu, SDGs lahir untuk menampung kearifan lokal masyarakat dalam kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang.
Dalam praktiknya, pencapaian SDGs menemui banyak tantangan. Sustainability dalam pembangunan harus didukung oleh kecakapan aktor pembangunan, integrasi seluruh program prioritas dan rencana aksi SDGs serta ketersediaan database pembangunan yang holistik. Beragam tantangan hadir di tengah realita disparitas pembangunan daerah. Indonesia dihadapkan dengan keunikan geografis, demografi, serta atmosfer teknokratis yang terlanjur mengakar.
Penyesuaian prinsip global pada SDGs yang didasarkan pada kekhasan dan kearifan lokal dinilai sangat penting. Konsep localizing SDGs menjadi agenda khusus. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT telah menambahkan poin ke-18 dalam SDGs yang kini kita kenal sebagai SDGs Desa, mencakup kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs Desa menjadi upaya untuk mewadahi kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif.
Kuliah Umum ini dimoderatori oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Nurliah mengatakan bahwa Politeknik STIA LAN melalui program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik memiliki concern yang sama dengan Kementerian Desa PDTT, yaitu pengembangan keahlian penggerak swadaya masyarakat. Melalui kuliah umum ini, wawasan pembangunan tidak lagi berpijak pada paradigma “global sentris”, namun lebih pada “lokal sentris”. Mahasiswa dan para birokrat sebagai generasi penggerak pembangunan nasional dapat turut serta mendukung SDGs Desa sebagai agenda pembangunan yang berorientasi pada local wisdom.
Kuliah umum ini diikuti secara antusias oleh peserta yang berjumlah 1000 peserta lebih, pada media webinar Zoom maupun 1300 orang lebih yang mengikuti melalui kanal YouTube Politeknik STIA LAN Jakarta dan kanal YouTube TV Desa.
Politeknik #STIA #LAN #Jakarta #Desa #SDGs #Sustainable #Development #Goals #Kemendes #TPDT #administasi #birokrasi #kampus #bibit #unggul #pemimpin #perubahan #BUMDes
