Ketimpangan Penyedian Pelayanan Keimigrasian di Daerah Terpencil: Proses Pengambilan Keputusan Kolaboratif dalam Vertical Collaborative Governance Menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ruky Yurizal, Sofjan Aripin

Abstract


Artikel ini terkait proses pengambilan keputusan kolaboratif dalam vertical collaborative governance dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada fungsi keimigrasian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya disekitar area Tembagapura, pelayanan ini dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat serta kapasitas masyarakat setempat. Fokus didalam pembahasan terkait dengan tuntutan dan tantangan organisasi publik menjadi organisasi birokrasi yang lebih agile, akuntabel serta transparan ditengah era revolusi industri 4.0 dengan kompleksitas dan perubahan yang cepat terhadap tata kelola organisasi publik baru menjadi lebih kuat dengan penekanan pada pengambilan keputusan kolaboratif pada collaborative governance untuk pengguna layanan publik tersebut. Menjawab tuntutan dan tantangan terhadap perkembangan tersebut maka diperlukan suatu keputusan kolaboratif sebagai jawaban atas aspirasi publik terkait dengan kegiatan pelayanan publiknya melalui penerapan praktik vertical collaborative governance dengan kemampuan menciptakan iklim kepercayaan serta fasilitasi hubungan. Sebagai bagian dari pelaksanaan collaborative governance yang tertuang pada protap dan juknis pada Kementerian Hukum dan HAM RI serta perkembangan ditengah masyarakat terhadap keterbatasan pelayanan keimigrasian yang dihadapi maka pengambilan keputusan kolaboratif antara pemerintah dengan pemangku kepentingan didalam vertical collaborative governance untuk mencapai tujuan dari kolaborasi meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah Tembagapura dan sekitarnya yang efektif, efisien dan akuntabel.

Kata kunci: Keputusan Kolaboratif; Vertical Collaborative Governance; Pelayanan Keimigrasian; Fungsi Keimigrasian.


Full Text:

PDF

References


Ansell, Chris; Gash, Alison (2008), Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART; Oxford.

Bardach, E (1998), Collaborative agencies to work together: The practice and theory of managerial craftmanship, Washington DC; Brooking Institution Press.

Baker, Ellen; Kan, Melanie; Stephen T.T. Teo (2011), Developing a collaborative network organization: leadership challenges at multiple levels, Journal of Organizational Change Management; Bradford.

Bukhari, Huzaima; Haq, Ikramul (2013), Open and Collaborative Governance, Southasia; Karachi.

Choirul Saleh, Imam Hanafi (2020), Kolaborasi Pemerintahan, Universitas Terbuka, Jakarta.

Kim, Jung Y, MPH; Honeycutt, Todd, PhD; Morzuch, Michaella, MPP (2017), Transforming Coalition Leadership: An Evaluation of a Collaborative Leadership Training Program, The Foundation Review; Grand Rapids.

Koebele, Elizabeth A (2019), Integrating collaborative governance theory with the Advocacy Coalition Framework, Journal of Public Policy; Cambridge.

Loukis, Euripidis N. (2007), An Ontology for G2G Collaboration in Public Policy Making, Implementation and Evaluation, Artificial Intelligence and Law; Dordrecht.

Macedo, Pedro; Huertas, Ana; Bottone, Cristiano; Juan del Río; Hillary, Nicola; et al (2020), Learnings from Local Collaborative Transformations: Setting a Basis for a Sustainability Framework, Sustainability; Basel.

Norris-Tirrel,D & Joy, C.A (2010), Strategic collaboration in public and non-profit administration: A practice based Approach to Solving Shared Problems, New York; Routhledge.

Weir, Margaret (2010), Investing in Democracy: Engaging Citizens in Collaborative Governance, Perspectives on Politics; Cambridge.




DOI: https://doi.org/10.32834/gg.v18i2.496

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat

Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta

Jl. Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat 10260

Phone: (021) 532 6396

jurnalgg@stialan.ac.id

View My Stats