Praktik Maladministrasi Kontemporer di National Human Rights Institution: Kasus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jayadi Damanik

Abstract


Maladministrasi bukanlah hal baru di Indonesia, melainkan sejak lama telah dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, bukan saja di cabang eksekutif dan legislatif tetapi juga di yudikatif. Maladministrasi di tiga cabang pemerintahan tersebut tergolong sebagai yang klasik. Tulisan ini fokus pada maladministrasi kontemporer yang bukan saja karena terjadi di awal 2021 tetapi juga karena dipraktikkan oleh penyelenggara negara di National Human Rights Institutions. Salah satu National Human Rights Institutions adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketuanya menerbitkan tiga Surat yang tergolong sebagai praktik maladministrasi, salah satunya adalah Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001/KomnasHAM/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengembalian Sekretaris Jenderal Komnas HAM tertanggal 4 Januari 2021. Surat Keputusan tersebut mengambil-alih kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM, padahal Ketua Komnas HAM tidak berwenang mengambil-alihnya. Disarankan agar pemberhentian Sekretaris Jenderal Komnas HAM ditempuh melalui posedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas hukum “contrarius actus”.

Kata Kunci: maladministrasi, hak asasi manusia, institusi.


Full Text:

PDF

References


Al, R. W. et. (2014). Faktor Penyebab Perilaku Maladministrasi Birokrasi di Institusi Pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal EL-RIYASAH, 5.

Andi Hamzah. (2012). “Pendapat Hukum (Legal Opinion)” dalam Hotasi Nababan, Jangan Pidanakan Perdata, Q Communication.

Bryan A. Garner, (ed.). (1999). Black’s Law Dictionary (7th ed). St. Paul, Minn.: West Group.

Fakultas Hukum Kampus UI. (2019). Maladministrasi Pelayanan Publik dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sektor Pendidikan dari Lingkup Pengawasan Ombudsman (Studi Laporan Pengaduan 2013-2014). http://www.lontar.ui.ac.id/naskahringkas/2019-08/S61967-M Shokhi

Jayadi Damanik. (2008). Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran HAM melalui Undang-undang yang Diskriminatif di Indonesia pada Era Soeharto. Bayu Media.

Jayadi Damanik. (2018). Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Ketertiban Umum dalam Kasus GKI Yasmin Bogor. Jurnal HAM, 9, 139–152.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (1999).

Rodi Wahyudi. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Jurnal Niara, Riau, 13, 145–154.




DOI: https://doi.org/10.32834/gg.v17i1.256

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat

Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta

Jl. Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat 10260

Phone: (021) 532 6396

jurnalgg@stialan.ac.id

View My Stats